KKN KITA DUKUNG ATAU BERANTAS ?

BAB I

 

PENDAHULUAN

A.    Latar Belakang

Indonesia adalah Negara yang besar dan makmur baik dari segi ekonomi dan kekayaan alamnya. Jika Kita melakukan hitung –hitungan secara ilmu pasti bisa digolongkan sebagai Negara makmur dengan pendapatan perkapita yang bisa digolongkan tinggi. Tapi dalam kenyataan nya tidak demikian kita malah termasuk dalam Negara yang bisa digolongkan Negara yang miskin. Ini dilihat dari utang luar negeri Negara kita dan dari segi pendapatan perkapita Negara kita. Salah satu factor yang menyebabkan itu adalah KKN. KKN adalah kependekan dari Korupsi , Kolusi dan nepotisme. Istilah KKN ini pernah ssanter terdengar di akhir dari rezim kepemimpinan presiden Soeharto. Semua orang pada waktu itu asyik membicarakan nya. Dan KKn lah yang menjadi salah satu penyebab di gulingkannya presiden Soeharto oleh rakyat. Bahkan sampai saat ini KKn masih ada dan eksis di Indonesia. Sebuah organisasi Internasional mencatat Indonesia adalah Negara ter korup no 3 di dunia.

B.     Permasalahan

1.      apa yang menyebabkan timbulnya KKN?

2.      dampak apa saja yang di timbulkan dari KKN terhadap social ekonomi masyarakat Indonesia?

3.      langkah apa yang perlu di ambil untuk menekan KKN di Indonesia?

BABII

PEMBAHASAN

A.    Definisi dari KKN (Korupsi, Kolusi dan Nepotisme)

Jeremy Pope dalam bukunya Confronting Coruption: The Element of National Integrity System, menjelaskan bahwa korupsi merupakan permasalahan global yang harus menjadi keprihatinan semua orang. Praktik korupsi biasanya sejajar dengan konsep pemerintahan totaliter, diktator –yang meletakkan kekuasaan di tangan segelintir orang. Namun, tidak berarti dalam sistem sosial-politik yang demokratis tidak ada korupsi bahkan bisa lebih parah praktek korupsinya, apabila kehidupan sosial-politiknya tolerasi bahkan memberikan ruang terhadap praktek korupsi tumbuh subur. Korupsi juga tindakan pelanggaran hak asasi manusia, lanjut Pope.  Dalam kata KKN yang di dalamnya ada unsure korupsi , kolusi dan nepotisme dari ketiga unsure itu korupsi lah yang lebih dikenal oleh masyarakat luas. Ini dikarenakan kolusi dan nepotisme merupakan factor pendukung adanya korupsi. Bila dijabarkan arti perkata KKN ketigannya memang memiliki keterkaitan. Korupsi artinya perbuatan seorang pejabat yang dengan sengaja menyalahgunakan wewenang,jabatan, kesempatan atau sarana untuk memperkaya diri sendiri atau kelompoknya dan merugikan Negara.

Kolusi adalah suatu perserikatan antara 2 orang atau kelompok untuk mendapatkan sesuatu dengan cara yang tidak baik. Nepotisme berarti lebih memilih saudara atau teman akrab berdasarkan hubungannya bukan berdasarkan kemampuannya. Kata ini biasanya digunakan dalam konteks derogatori.Sebagai contoh, kalau seorang manajer mengangkat atau menaikan jabatan seorang saudara, bukannya seseorang yang lebih berkualifikasi namun bukan saudara, manajer tersebut akan bersalah karena nepotisme. Menurut beberapa pendapat dari beberapa narasumber yang telah saya mintai pendapatnnya KKN adlah perbuatan menyalah gunakan kekuasan yang digunakan untuk mendapatkan uang dan untuk kepentingan kelompok maupun individu itu sendiri

B.     Penyebab Timbulnya KKN

KKN ini dapat timbul dan disebabkan oleh berbagai macam sebab seperti konsentrasi dan pengambilan keputusan yang cenderung ada di satu kekuasaan atau wewenang. Sebab ini timbul pada kita masih menganut keputusan –keputusan pusat dan belum memasuki era otonom. Dalam sebab ini rakyat tidak diberikan hak dalam pengambilan pendapat. Kurangnya trasparansi di lingkungan pemerintahan Indonesia. Banyak dari Instansi pemerintahan yang tidak trasparan dalam membeberkan langkah dan tindakan yang mereka ambil. Kampannye politik yang mahal, ini memungkinkan pelaku KKN untuk KKN. Pada factor ini pelaku ingin mengembalikan asset kekayaannya yang telah banyak dikeluarkan untuk pembiayaan kampanye politik mereka baik itu unutk mencalontkan diri sebagai pemimpin atau sebagai wakil rakyat. Mereka terkesan ingin balas dendam dengan jabatan yang telah mereka miliki dan jabatan itu mereka gunakan untuk mengembalikan modal yang telah keluar. Banyaknya proyek- proyek yang melibatkan uang rakyat dalam jumlah yang banyak. Biasanya ini adalah proyek – proyek pembangunan sarana dan prasarana public yang membutuhkan banyak dana. Dalam proyek ini biasanya dilakukan pelelangan pembuat atau pemegang proyek dengan cara lelang. Ini bias menimbulkan KKN mulai dari penetapan perusahan mana yang bias memenangkan tender tersebut sampaii uang yang akan dikucurkan untuk pemenuhan tender tersebut.

Lingkungan yang tertutup dan lebih mementingkan jaringan teman lama. Lemahnya disiplin hukum, pengawasan dan sangsi hukum untuk KKN. Dari ketiga unsure KKN , korupsi, kolusi dan nepotisme hanya korupsi lah yang termasuk dalam tindakan pidana. Padahal dua unsure lainnya termasuk dalam unsure yang sangat mendukung terbentuknya korupsi.  Kurangnya kebebasan berpendapat dan kebebasan media masa. Fungsi dari media masa atau pers sendiri adalah sebagai fungsi control pemerintahan apabila fungsi kontrolnya dibatasi apalagi di control maka KKN akan terus bekembang bahkan tambah membesar. Keadaan ini pernah terjadi saat kepemimpinan preesiden Soeharto, saat itu banyak media – media masa yang di brendel izinnya seperti kompas. Ssaat itu semua pemberitaan miring mengenai pemerintahan dilarang untuk di muat dalam surat kabar, hanya pemberitaan yang bagus lah yang boleh di muat seperti keberhasilan program KB, swasembada pangan dan harga sembako murah yang merupakan suatu prestasi pada pemerintahan saat itu. Pemberitaan miring seperti kasus korupsi bea sisiwa super semar dan monopoli perdagangan ccengkeh serta tembakau yang di kelola oleh keluarga cendana yang merupakan perwujutan dari KKN tidak boleh di muat.

 Gaji pegawai pemerintahan yang tergolong kecil. Ini menjadi pemicu banyak dari pejabat dan pegawai Negara yang  terjerat kasus korupsi. Masih kentalnya pengaruh hubungan saudara dalam proses perekrutan. Menurut ahli biologi manusia cenderung lebih memilih seseorang yang masih memiliki hubungan saudara saat proses perekrutan. System yang telah rusak dan telah dianggap seperti suatu kebiasaan. Ini dapat dicontohkan bila kita ingin membuat SIM atau kartu tanda pengenal kita akan lebih memilih membayar lebih lewat paara oknum untuk lebih mempermudah prosesnya. Sifat cuek kebanyakan rakyat Indonesia terhadap kasus – kasus KKN di negeri ini. Karena sikap rakyat yang cenderung demikian maka para pelaku KKN tidak terlalu takut akan sangsi moral yang akan mereka dapat saat melakukan KKN.tingkat pendidikan rakyat Indonesia yang rendah. Ini menyebkan rakyat lcenderung lebih mudah untuk di bohongi.  Factor- factor diatas adalah factor utama mengapa di Indonesia KKN tumbuh dengan subur.

C.     Dampak Yang Di Timbulkan Dari KKN

Dampak yang akan timbul dari berkembangnya praktik KKN di Indonesia ini sangatlah berbahaya dan merugikan rakyat beserta bangsa dan Negara. Jika dilihat dari dampak secara sosai dan ekonomi maka KKn dapat merusak keutuhan NKRI. Dampak sosialnya adlah akan timbulnya kesenjangan social yang sangat jauh di antara penduduk Indonesia karena adanya perbedaan status social yang sangat jauh. Dari dampak ini bias menimbulkan suatu pergerakan perjuangan dan pemberontakan dari penduduk – penduduk yang sudah sangat jenuh denga keadaan seperti ini. Akan ikut berkembang pula sikap –sikap kepemimpinan yang otoriter dan radikal di Indonesia. Berkembangnya sikap individuals di kalangan penduduk Indonesia. Selain itu juga kan menimbulkan persaingan – persaingan yang tidak sehat dalam segala hal, baik itu pendidikan ,pekerjaan dll. Dapat menimbulkan perpecahan antar penduduk  di Indonesia yang lebih mementingkan kepentingan golongan atau pribadi dibandingkan dengan kepentingan umum.

Jika di lihat dari segi ekonomi KKN akan sangat merusak ekonomi bangsa dan Negara Indonesia. Dalam hal ini akan dapat menimbulkan kesenjangan ekonomi di Indonesia. Yang kaya akan semakin kaya dan yang miskin akan semakin miskin ini juga dapat melebar dengan akan maraknya kriminalitas. Dan persaingat ekonomi juga kan tidak sehat , pengusaha – pengusaha besar akan menggilas pengusaha kecil. Dapat terjadinnya krisis ekonomi di Indonesia yang menyebabkan harga kebutuhan pokok melambung serta pengangguran yang banyak.  KKN juga akan mengurangi kenyaman public karena dengan KKN para pelaku akan mengurangi jatah  - jath yang diperlukan untuk proses pelayanan dan menyebabkan pelayan public menjadi lebih lama dan bahkan tidak aman. Pakar ekonom pernah berpendapat bahwa salah satu keterbelakangan dari pembangunan ekonomi di Indonesia adalah korupsi yang berpentuk penagihan sewa yang menyebabkan perpindahan penanaman modal keluar negeri.

D.    Cara Menekan KKN di Indonesia

KKN akan sulit sekali untuk dihapus bahkan ada kemungkinan tidak mungkin melihat pada factor utama yang ada di atas. Dalam hal ini KKN hanya bias kita tekan, dan itu haruslah kita tekan sekecil mungkin. Cara yang telah di tempuh oleh pemerintah Indonesia untuk menekan KKN sudah lebih baik dari waktu ke waktu. Adanay lembaga pengawasan khusus yang dibangun oleh pemerintah seperti KPK merupakan suatu langkah positif yang diambil oleh pemerintah KPK juga di dukung beberapa per undang – undangan seperti

• Undang-Undang No. 3 Tahun 1971 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
• Undang-Undang No. 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negera yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme
• Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
• Peraturan Pemerintah Tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan Dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
• Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
• Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
• Undang-Undang No. 15 Tahun 2002 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang
• Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2005 tentang Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia KPK

Per undang – undangan di atas merupaka dasar pendukung KPK. Selain itu lebih baiknya demokrasi birokrasi yang ada juga dapat mempersempit praktik KKN. Tingkat pendidikan dari rakyat Indonesia yang telah sedikit banyak maju dapat mempersempit ruang gerak para pelaku KKN karena banyak dari penduduk Indonesia yang telah tahu apa itu KKN dan bahaya yang di timbulkannya. Kebebasan berpendapat dan media masa juga harus mendapat jaminan hukum dan ini telah maju dengan sekarang banyaknya kasus – kasus KKN yang bias di ekspos oleh media masa baik itu elektronik maupun cetak. Hal yang harus dilakuakn lainnya adalah membuat peratuan yang tegas tentang tindakan KKN dengan sangsi yang tegas dan jelas serta adlil, karena dengan demikian akan membuat takut para pelaku KKN. Memperketat pengawasan di pemerintahan dan perekrutan – perekrutan. Dan harus ditanamkannya pelajaran tentang KKN sejak dini agar generasi muda mas depan dapat lebih dini mengetahui bahaya dari KKN dan diharapkan akan menjauhi KKN. Perbaikan sisten dan struktur birokrasi pemerintahan.

5. Kita Dukung atau Berantas

Ini semua adalah dilemma dari KKN itu sendiri disatu pihak kita berbicara dan meneriakkan berantas KKN akan tetapi di lain pihak kita nyaman dengan adannya KKN dan tidak ssadar bahwa yang kita lakukan kadang juga termasuk dalam KKN. Sangat tidak mudah mengambil keputusan apakah KKN adalah milik para pelakunya ataukah milik kita bersama. Juga tidak gampang mengukur kadarnya sebagai “penyakit sistem” (struktural), sebagai “penyakit manusia”, atau “penyakit budaya” suatu masyarakat yang berada dalam sistem yang sama. Ia sangat cair, seakan-akan merupakan serbuk yang rata menabur, atau bagaikan asap halus yang tak kasat mata, sehingga tidak bisa serta merta bisa disimpulkan bahwa perilaku korupsi adalah semacam anomali atau penyakit khusus yang berlaku pada sejumlah orang, ataukah ia memiliki “infrastruktur” budaya yang memang mendarah daging secara lebih menyeluruh pada kehidupan masyarakat kita. Bila kita lebih jeli mengamati kita akan mendapatkan diri kita sendiri mungkin termasuk para pendukung KKN tersebut.

 Kita berteriak dan mengadakan aksi demonstrasi dan daalam aksi tersebut kita melakukan aksi anarki yang merusak sarana dan prasarana umum sebagai bentuk kekecewaan “kata nya”. Tapi apak kita tidak sadar bila tindakan kita itu adalah jalan bagi para koruptor untuk melakukan korupsi. Mereka bias saja mengatakan dan mengajukan proyek unutk pembangunan kembali sarana yang telah rusak dan itu akan memberi jalan pada para koruptor untuk korupsi. Tapi bukan berarti bila kita ingin memberantas korupsi kita harus menghentikan pembangunan.pembangunan harus terus jalan tapi dengan pengawasaan yang ketat. Contoh lainnya adalah Sesekali berkhayal: Presiden kita besok harus Puntadewa alias Yudhistira yang berdarah putih, tak punya ambisi, berani kehilangan apapun demi cinta kepada rakyat dan kebenaran sejati. Tetapi kalau di saat fajar ada serangan Rp 20 ribu, ya tak apa bermurah hati mencoblos calon yang menyebar uang itu. Kita juga sering sekali mendengar jika ingin masuk suatu kantor atau lolos seleksi kita harus lah punya kenalan orang dalam atau kalau tidak kita membayar lebih dari ketentuan dengan harapan bias diterima. Manusia dan masyarakat Indonesia hidup dalam konotasi-konotasi: sesuatu tidak dimaksudkan sebagai sesuatu itu sendiri sebagaimana ia adanya. Setiap kata, setiap perbuatan, setiap langkah dan keputusan, setiap jabatan dan fungsi, selalu tidak berkenyataan sebagaimana substansinya, melainkan ada tendensi, pamrih, maksud tersembunyi, “udang dibalik batu” atau apapun namanya -- di belakangnya. Kalau ia berlaku pada denotasi penderitaan dikonotasikan sebagai “tabungan akhirat”, pada “tempe” dianggap “daging”, pada “kegagalan” disebut “sukses yang tertunda”, “kelemahan” disebut “kesabaran”, “kebodohan” dibilang “kerendahan hati”, “kemiskinan” dikonotasikan sebagai “suratan takdir” – maka masih bisa menguntungkan survivalisme para penderitanya. Mereka bertahan hidup berkat kepandaian menciptakan konotasi-konotasi, Pemerintah selalu beruntung karena tingkat kemiskinan dan penderitaan sedahsyat apapun tak mungkin melahirkan pemberontakan total atau revolusi.

            Tetapi kalau yang berlaku adalah denotasi “mencuri uang Negara” dikonotasikan sebagai “jasa bagi keluarga”, “korupsi” menjadi “kelapangan peluang untuk kedermawanan sosial”, denotasi merampok dan melacur itu boleh asalkan konotasinya adalah “jihad Agama”, malak pabrik narkoba itu halal asal konotasinya ada prosentase untuk “pembangunan Masjid”, denotasi “uang narkoba” batal demi konotasi “pembelaan Islam” – maka kebenaran, Agama, dan denotasi apapun tak akan mengalami kehancuran – karena satu-satunya yang bisa hancur hanya kehidupan manusia. Apakah kita semua tidak sadar bahwa tindakan kita mungkin dapat digolongkan sebagai KKN.

BAB III

KESIMPULAN

Kita dapat dengan mudahnya berteriak berantas KKN, tapi di satu sisi kita belum mengetahui apa itu sebenarnya KKN. Bahkan kita sendiri mungkin menjadi salah satu penikmat atau pendukung KKN itu. Tapi yang jelas KKN adalah perbuatan yang merugikan dan melanggar semua hukum yang ada. KKN juga dapat merusak dan membikin Negara kita ini hancur. KKN membuat kerugian dalam bidang ekonomi da social Negara Indonesia dan itu akan berdampak serius bila tidak kita tekan. Kita haruslah dapat menekan KKN itu sekecil mungkin agar tidak berkembang di Indonesia. Haruslah kita katakana dan yakin bahwa KKn bukanlah bagian dari budaya Indonesia.

BAB IX

DAFRAT PUSTAKA

file:///F:/kkn/makalah.htm/Makalah : Korupsi Milik Kita Semua, oleh Emha Ainun Nadjib

http://id.wikipedia.org/wiki/Korupsi"

file:///F:/kkn/30095993-makalah-korupsi-di-indonesia.html

www. Kpk.go.id

http://www.kompas.com/kompas-cetak/0310/25/Fokus/645107.htm